PERSIKAS FANS CLUB “Kalau Askab PSSI Kabupaten Solok tidak mampu, mundur saja sebelum didesak mundur oleh pecinta sepak bola Kabupaten Solok.”
INTELKRIMSUS — Cabang olahraga sepak bola Kabupaten Solok kembali mengukir catatan yang mengundang perhatian. Setelah sebelumnya menggelar seleksi pemain di tiga wilayah, Cabor sepak bola Kabupaten Solok justru dipastikan tidak ambil bagian dalam Porprov Sumbar 2026.
Keputusan tersebut memunculkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah pecinta sepak bola. Pasalnya, proses seleksi telah dilaksanakan dan para pemain telah mengikuti tahapan penjaringan dengan harapan dapat membawa nama Kabupaten Solok di ajang olahraga tingkat provinsi.
Sesepuh Persikas Fans Club, Yunas Bed Witto, menilai kondisi tersebut layak menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepengurusan Askab PSSI Kabupaten Solok. Ia mempertanyakan kesiapan manajemen dan perencanaan pengurus sejak awal proses persiapan.
Menurut Yunas, persoalan anggaran memang dapat menjadi kendala. Namun, apabila pendanaan sudah diperkirakan menjadi masalah, seharusnya pengurus memiliki strategi antisipasi sebelum seleksi digelar. Jangan sampai atlet telah diseleksi dan membangun harapan, tetapi akhirnya tidak memiliki kesempatan bertanding.
“Jangan sampai mimpi atlet yang telah mengikuti berbagai proses akhirnya terkubur karena persoalan ketidakmampuan kepengurusan,” tegas Yunas.
Ia menilai pengurus Askab PSSI tidak hanya bertugas melakukan seleksi pemain, tetapi juga memiliki tanggung jawab memperjuangkan agar tim dapat tampil dalam kompetisi. Menurutnya, seleksi tanpa kepastian keberangkatan menimbulkan pertanyaan terhadap pola perencanaan organisasi.
Yunas juga mempertanyakan koordinasi antara Askab PSSI, KONI dan pemerintah daerah. Jika kebutuhan keberangkatan satu tim diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta, menurutnya, persoalan tersebut semestinya dibahas dan dicarikan solusi sejak awal.
“Kalau sejak awal persoalan dana sudah menjadi kendala, harusnya dibicarakan dan dicarikan jalan keluar. Jangan atlet sudah diseleksi, sudah berharap, kemudian tidak berangkat,” ujarnya.
Kritik Yunas bahkan berujung pada desakan evaluasi terhadap kepengurusan Askab PSSI Kabupaten Solok. Ia menilai jabatan dalam organisasi olahraga merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata untuk kepentingan atlet dan prestasi daerah.
“Kalau Askab PSSI Kabupaten Solok tidak mampu, mundur saja sebelum didesak mundur oleh pecinta sepak bola Kabupaten Solok,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Askab PSSI Kabupaten Solok, Trio Karno Vivo, menjelaskan keputusan tidak mengikuti Porprov berkaitan dengan persoalan pendanaan. Menurutnya, dana hibah pemerintah yang dianggarkan melalui APBD Perubahan belum dapat dicairkan sesuai kebutuhan waktu persiapan dan diperkirakan baru tersedia pada akhir Oktober 2026.
Trio menyebut kebutuhan membawa satu tim sepak bola ke Porprov diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta. Ia juga mengungkapkan telah mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp15 juta selama proses persiapan dan seleksi, namun tidak sanggup kembali menalangi seluruh kebutuhan keberangkatan.
Ketua KONI Kabupaten Solok, Doni Zulkifli, membenarkan bahwa Cabor sepak bola tidak ikut Porprov Sumbar 2026. Menurutnya, persoalan finansial yang diajukan PSSI belum dapat diakomodasi sepenuhnya karena KONI juga masih menghadapi persoalan pencairan dana hibah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena sejumlah cabor lain tetap berupaya mencari solusi meski menghadapi kendala pendanaan. Ketua Cabor Menembak M. Hidayat, BAC, menyatakan siap berkorban demi atlet yang telah lama berlatih, sementara Ketua Cabor Futsal Dedi Fajar Ramli.SH juga menyatakan berbagai upaya akan dilakukan agar tim tetap dapat berangkat.
Bagi Yunas, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya anggaran, tetapi bagaimana pengurus membuat perencanaan, melakukan koordinasi dan memperjuangkan atlet ketika menghadapi kendala. Menurutnya, para pemain tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat dari persoalan organisasi.
Absennya sepak bola Kabupaten Solok dari Porprov Sumbar 2026 kini menjadi pekerjaan rumah bagi Askab PSSI, KONI dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara terbuka, terutama terhadap proses perencanaan, koordinasi pendanaan, serta mekanisme seleksi atlet yang telah dilakukan.
#HALILINTARMENYAMBAR
