INTELKRIMSUS — Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Radiatul Hayat, SH, MH, mulai menjadi sorotan. Ditengah tekanan ekonomi masyarakat dan dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah, publik mempertanyakan sejauh mana perangkat daerah tersebut hadir memberikan dampak nyata bagi koperasi, UMKM, industri kecil dan sektor perdagangan.
DKUKMPP memiliki tugas strategis dalam pembinaan koperasi dan UMKM, pengembangan industri, perdagangan serta pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak semestinya hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau serapan anggaran, tetapi juga dari hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sorotan semakin relevan setelah bencana galodo menghantam kawasan Arosuka dan berdampak terhadap aktivitas pemerintahan maupun perekonomian masyarakat. Pelaku usaha yang terdampak membutuhkan pendataan, fasilitasi pemulihan dan langkah konkret agar aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak.
Hingga sembilan hari pascagalodo yang menghantam ibu kota Kabupaten Solok, data mengenai pelaku UMKM, industri dan perdagangan yang terdampak bencana belum terlihat secara terbuka dari DKUKMPP Kabupaten Solok.
Ketika dikonfirmasi, Kepala DKUKMPP Kabupaten Solok Radiatul Hayat menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu data UMKM, sektor perindustrian dan perdagangan yang terdampak bencana dari Pemerintah Nagari Koto Gaek Guguk dan Pemerintah Nagari Batang Barus, namun sampai berita ini ditayangkan belum terlihat data tersebut terpajang di posko utama BPBD Galodo Arosuka.
Hal tersebut menjadi perhatian karena saat kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Solok, masyarakat mendapat penegasan bahwa pelaku UMKM terdampak akan segera didata oleh dinas terkait dan selanjutnya mendapatkan bantuan.
Komitmen tersebut diharapkan dapat segera diwujudkan agar para pelaku usaha terdampak kembali menjalankan usahanya dan memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat pun menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut setelah data dari nagari diterima, termasuk bentuk bantuan dan pemulihan yang akan diberikan.
Diluar persoalan bencana, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses permodalan, pemasaran, kemasan, peningkatan kapasitas produksi hingga perluasan jaringan pasar. Publik berhak mengetahui sejauh mana program pembinaan DKUKMPP mampu menjawab persoalan tersebut secara terukur.
Begitu pula sektor koperasi. Fungsi pembinaan dan pengawasan seharusnya tidak berhenti pada persoalan administratif. Pemerintah daerah perlu mengetahui berapa koperasi yang benar-benar aktif, sehat, memiliki kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya.
Bupati Solok Jon Firman Pandu sebelumnya menegaskan bahwa kinerja seluruh organisasi perangkat daerah akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
“Kalaupun ada beberapa OPD yang lemah, akan kita evaluasi. Siapapun itu akan dievaluasi, tidak ada yang dipandang spesial,” tegas Bupati Jon Firman Pandu.
Pernyataan tersebut menjadi pesan bahwa setiap OPD harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Dalam konteks DKUKMPP, evaluasi dapat menjadi momentum untuk mengukur capaian secara objektif, mulai dari target program, realisasi anggaran, jumlah penerima manfaat hingga dampak ekonomi yang dihasilkan.
Terlebih dalam situasi pemulihan pascabencana, DKUKMPP memiliki posisi penting dalam membantu menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat. Setelah data diterima, yang ditunggu bukan hanya hasil pendataan, tetapi langkah nyata pemerintah dalam membantu pelaku usaha kembali bangkit.
Kini publik menunggu tindak lanjut DKUKMPP Kabupaten Solok. Bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana, pemulihan ekonomi bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan kemampuan mereka menafkahi keluarga.
#HALILINTARMENYAMBAR
