Rabu, November 18, 2026

Oegroseno Beri Peringatan Keamanan kepada Kapolri Suyudi, Pengungkapan Dugaan Penyadapan Menjadi Sorotan

JAKARTA – INTELKRIMSUS NEWS

Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan perhatian baru terhadap aspek keamanan pejabat penegak hukum. Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno secara terbuka mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar meningkatkan kewaspadaan setelah mengambil langkah penindakan dalam perkara tersebut.

Peringatan itu disampaikan Oegroseno dengan mempertimbangkan sensitivitas perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Ia mengingatkan bahwa langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak dengan posisi strategis dapat memunculkan reaksi dari kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut.

“Saya sampaikan kepada Pak Kapolri kita, kan saya di luar nih, hati-hati. Pasti beliau ini ada menjadi sasaran-sasaran orang yang tidak suka dengan (Suyudi),” ujar Oegroseno.

Pernyataan mantan Wakapolri tersebut menjadi perhatian karena menyentuh persoalan yang lebih luas daripada keamanan seorang pejabat. Ada kepentingan institusional yang harus dijaga, yakni memastikan proses penegakan hukum dapat berlangsung tanpa intimidasi, tekanan, maupun gangguan terhadap keselamatan pihak yang terlibat.

Oegroseno juga menghubungkan pentingnya kewaspadaan tersebut dengan peristiwa penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017.

Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap aparat yang menangani perkara sensitif dapat terjadi secara cepat sehingga langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini.

“Jadi kalau ada hal yang mengganggu, mengancam keselamatan jiwa seseorang, kalau kita tahu ya lebih bagus kita beritahu dari awal,” katanya.

Peringatan ini sekaligus menempatkan perlindungan terhadap pejabat penegak hukum sebagai bagian penting dari sistem keamanan institusi negara.

Perkara yang menjadi latar belakang peringatan Oegroseno berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.

Empat perwira tinggi Polri yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan aktivitas penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah kalangan, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha.

Tiga tersangka dilaporkan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan.

Dalam perkara ini, sejumlah ketentuan pidana KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut menjadi dasar penerapan sangkaan terhadap para tersangka.

Namun, seluruh tuduhan tersebut tetap harus diuji melalui proses pembuktian hukum. Penetapan tersangka tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan seseorang.

Perkembangan perkara ini setidaknya menghadirkan tiga persoalan penting bagi institusi Polri.

Pertama, jaminan keselamatan Kapolri Suyudi Ario Seto dan seluruh personel yang menangani perkara. Langkah pengamanan perlu dilakukan secara profesional berdasarkan penilaian risiko, bukan semata-mata menunggu munculnya ancaman nyata.

Kedua, kepastian independensi penyidikan. Penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun intervensi terhadap proses hukum.

Ketiga, transparansi penggunaan kewenangan kepolisian, khususnya berkaitan dengan akses terhadap sistem elektronik dan informasi nonpublik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kewenangan tersebut diatur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Peringatan Oegroseno membuka ruang perhatian terhadap pentingnya perlindungan bagi pejabat yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, perlindungan tersebut harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas dan keterbukaan institusi.

Polri memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan pimpinan dan personelnya sekaligus membuktikan bahwa mekanisme pengawasan internal mampu bekerja tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Pada akhirnya, pengungkapan perkara yang menyentuh pejabat tinggi kepolisian akan menjadi perhatian publik bukan hanya karena siapa yang terseret, melainkan juga karena bagaimana proses hukum dijalankan.

Supremasi hukum menuntut setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan diperiksa secara objektif. Tidak boleh ada intimidasi terhadap penegak hukum, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum.

Integritas institusi Polri akan tercermin dari kemampuannya menjamin kedua prinsip tersebut berjalan secara bersamaan. IKN

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments