Minggu, November 15, 2026

Komisi II DPRD Sumbar Siapkan Monev Irigasi, Bandar Batang Lembang Jadi Perhatian

IKN, SUMATERA BARAT — Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah, menyusul munculnya sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, termasuk pada Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa persoalan Bandar Batang Lembang dapat menjadi contoh untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan irigasi di seluruh Sumatera Barat.

Menurut Khairuddin, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya fungsi P3A sebagai pengawas dan representasi petani di lapangan.

“Persoalannya sama: bangunan ada, tapi P3A sebagai pengawas di lapangan belum optimal,” ungkapnya.

Ia menegaskan Komisi II berencana melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi jaringan irigasi tersebut.

“Insyaallah Komisi II akan turun langsung cek ke lapangan, dan kita dorong penguatan P3A agar irigasi ini benar-benar berfungsi untuk petani,” ujarnya.

D.I. Bandar Batang Lembang menjadi perhatian karena jaringan tersebut mengairi sekitar 176 hektare lahan persawahan.

Berdasarkan data kegiatan, rehabilitasi jaringan irigasi ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan memiliki nilai kontrak Rp2.014.554.000 dengan pelaksana CV Jaya Vista Group dan konsultan pengawas PT Multi Karya Interplan Konsultan. Kontrak ditandatangani pada 3 September 2026.

Dalam konteks pengawasan, evaluasi perlu menelusuri kesesuaian antara perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik. Termasuk bagaimana survei awal dilakukan, dasar penetapan titik prioritas, kesesuaian volume pekerjaan, serta mekanisme pengawasan oleh konsultan dan PPK.

Apabila terdapat perubahan titik pekerjaan, volume, atau spesifikasi teknis, dasar perubahan dan dokumen pendukungnya juga perlu diperiksa.

Langkah tersebut penting agar setiap penyesuaian pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Selain aspek teknis, keberadaan P3A perlu menjadi bagian dari evaluasi. Organisasi petani pemakai air semestinya berperan menyampaikan kondisi jaringan, kebutuhan distribusi air, serta persoalan yang ditemukan selama kegiatan berlangsung.

Keterlibatan P3A perlu dibuktikan melalui dokumen sosialisasi, berita acara konsultasi, laporan kerusakan, usulan prioritas, dan catatan penyampaian keberatan apabila terjadi persoalan.

Pernyataan Khairuddin mengenai belum optimalnya peran P3A membuka ruang evaluasi lebih luas, bukan hanya untuk Bandar Batang Lembang, tetapi juga terhadap pengelolaan jaringan irigasi di wilayah lain.

Monitoring dan evaluasi yang direncanakan Komisi II diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi infrastruktur, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, anggaran rehabilitasi irigasi tidak hanya menghasilkan pekerjaan konstruksi, tetapi juga memastikan fungsi jaringan dan manfaatnya bagi petani.IKN

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments