INTELKRIMSUS — Kepedulian dan kehadiran aparatur pemerintah kembali menjadi sorotan dalam penanganan bencana Galodo di Kabupaten Solok pada rapat evaluasi penanganan bencana Galodo Arosuka yang digelar setiap hari pukul 17.00 WIB di Posko Utama Bencana Galodo Kabupaten Solok sebagai forum evaluasi terhadap berbagai pekerjaan pemulihan (recovery) pascabencana.
Dalam rapat evaluasi pada Sabtu, 3 Oktober 2026, persoalan keterlibatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN di lokasi terdampak kembali jadi pembahasan yang keras.
Tenaga Ahli BNPB, Eni Supartini, menyayangkan minimnya kepedulian sebagian kepala OPD beserta ASN ketika para relawan, personel TNI dan Polri turun langsung membantu membersihkan lumpur serta material sisa bencana di sejumlah perkantoran.
Menurutnya, personel yang datang membantu harus bekerja dalam kondisi berlumpur, lelah dan menguras tenaga. Karena itu, kehadiran aparatur dari instansi yang kantornya sedang dibersihkan dinilai penting sebagai bentuk penghargaan terhadap para pihak yang datang membantu.
“Tenaga ahli BNPB menyayangkan mengapa kepedulian para kepala OPD di sini tidak ada ketika relawan, TNI dan Polri berlumpur, capek dan lelah, sementara para kepala OPD beserta ASN yang punya kantor tidak ada,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam rapat evaluasi.
Ia juga mempertanyakan bagaimana bentuk penghargaan terhadap para personel yang telah datang dari jauh untuk membantu pemulihan kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana.
ia juga meminta perhatian Sekda Kabupaten Solok agar menyikapi persoalan ini dan agar melakukan pembinaan kepada ASN yang tidak memiliki kepedulian atas situasi yang terjadi dikantor mereka masing masing.
Usulan Apel Gabungan
Senada dengan hal tersebut, Bidang Operasi Kodim 0309/Solok melalui Letda Infanteri Indra Fuad meminta agar ASN yang memiliki atau bertugas di kantor terdampak turut menunjukkan keterlibatan sejak pagi.
Ia mengusulkan agar sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan apel pagi bersama antara personel TNI-Polri dan ASN yang bertugas di masing-masing kantor.
“Kita apel pagi bareng saja, apel gabungan pasukan TNI dan Polri beserta para ASN yang berdinas di setiap kantor tersebut,” ujarnya.
Usulan tersebut dinilai dapat menjadi bentuk koordinasi sekaligus membangun kebersamaan antara aparatur pemerintah dan personel yang berada di lapangan dalam menjalankan tugas pemulihan pascabencana.
Bukan Sekadar Membersihkan Kantor Dalam situasi bencana, keterlibatan pemerintah tidak hanya diukur dari rapat dan administrasi. Kehadiran langsung di lapangan juga menjadi bagian penting dari koordinasi penanganan bencana.
Ketika personel TNI, Polri dan relawan turun membersihkan lumpur di kantor pemerintahan, kehadiran ASN dan pimpinan OPD dapat menjadi bentuk solidaritas sekaligus menunjukkan bahwa proses pemulihan merupakan tanggung jawab bersama.
Apalagi, kantor-kantor tersebut merupakan fasilitas pemerintah yang nantinya kembali digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, evaluasi tersebut menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong dalam penanganan Galodo semestinya tidak hanya ditunjukkan oleh para relawan dan aparat yang turun ke lapangan, tetapi juga oleh aparatur pemerintahan yang menjadi bagian dari instansi terdampak.
Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membersihkan lumpur, tetapi juga tentang membangun kembali kepedulian, kebersamaan dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat.
#HALILINTAR_MENGGELEGAR
