Intel Krimsus – Efektivitas surat edaran Bupati yang mengatur kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai instrumen penting dalam mendorong perubahan budaya kerja birokrasi, khususnya dalam mewujudkan kedisiplinan dan kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah.
Namun demikian, implementasi di lapangan masih menuai catatan dari sejumlah pihak. Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur (LP A1) Sumatera Barat melalui Yunaz Beck Witto menilai bahwa surat edaran tersebut belum sepenuhnya menunjukkan daya paksa yang kuat terhadap ASN yang diduga tidak disiplin. Ia menekankan bahwa aturan yang telah dikeluarkan seharusnya tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga disertai pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas agar tidak kehilangan wibawa.
“Jika hanya sebatas surat edaran tanpa pengawasan dan tindakan tegas, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Aturan harus berjalan konsisten agar tidak menjadi formalitas semata,” ujar Yunaz.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Solok, Juprisal, menegaskan bahwa seluruh bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN beserta sanksinya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa dasar hukum utama disiplin ASN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 86 yang mengatur tentang disiplin ASN, serta diperkuat oleh aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam PP 94 Tahun 2021 tersebut, lanjutnya, diatur secara rinci jenis pelanggaran dan tingkat hukuman disiplin, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, yang mencakup teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat bagi pelanggaran berat.
“Sejatinya, semua pelanggaran dan sanksi terhadap ASN sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang ASN dan diperkuat oleh PP Disiplin PNS. Karena itu, setiap penanganan harus mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan,” tegas Juprisal.
Ia menambahkan bahwa setiap dugaan pelanggaran ASN harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu sesuai ketentuan administrasi kepegawaian sebelum diberikan sanksi yang sesuai.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran ASN yang terjadi secara kasatmata dan disaksikan langsung oleh rekan-rekan jurnalis, maka hal tersebut dapat dipublikasikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Menurutnya, peran media dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hal penting yang wajib dihormati oleh seluruh aparatur.
“Jika pelanggaran itu terjadi secara kasatmata di depan rekan-rekan jurnalis, kami harap dapat dipublikasikan saja sebagai bentuk kontrol sosial yang tentu wajib kami hormati. Itu juga menjadi catatan bagi kami untuk pembinaan dan peningkatan kepatuhan ASN,” ujar Medison.
Ia juga menegaskan bahwa setiap informasi yang muncul melalui pemberitaan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan dan disiplin aparatur.
Dengan berbagai pandangan tersebut, efektivitas surat edaran Bupati dinilai sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, pengawasan yang ketat, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menegakkan disiplin ASN secara berkelanjutan.
