INTELKRIMSUS | KAB, SOLOK
Ketidakjelasan koordinasi menjelang pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-41 tingkat Kecamatan Gunung Talang menjadi pemicu kekecewaan Wali Nagari Cupak, Fatmi Bahar Dt. Tuo.
Fatmi menegaskan, persoalan yang dipertanyakannya bukan ketidakhadiran Bupati Solok, melainkan tata kelola protokoler, komunikasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok. Kegiatan tersebut, menurutnya, merupakan tindak lanjut penugasan Setda melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurut Fatmi, Camat Gunung Talang, Riswandi Bahauddin, mendapat penugasan untuk melaksanakan MTQ tersebut. Pemerintah nagari se-Kecamatan Gunung Talang bersama pihak kecamatan berupaya menyelenggarakan kegiatan itu di tengah keterbatasan anggaran dengan mengandalkan kemampuan dan dukungan yang tersedia.
Namun, saat hari pembukaan tiba, muncul ketidakjelasan mengenai siapa yang akan membuka kegiatan dan bagaimana keterwakilan pemerintah kabupaten dikoordinasikan.
“Banyak yang berpikir Camat sudah hadir, lalu persoalan dianggap selesai. Padahal, Camat mendapat penugasan dari Setda melalui Bagian Kesra untuk melaksanakan MTQ Nasional ke-41 tingkat Kecamatan Gunung Talang,” ujar Fatmi.
Ia menjelaskan, Camat berkedudukan sebagai pelaksana agenda berdasarkan penugasan pemerintah kabupaten artinya camat berposisi melaporkan kesiapan acara pada atasan nya, atau sudah ada tradisi baru, camat melaporkan sekaligus menerima laporan dan membuka acara. Karena itu, kehadiran Camat tidak serta-merta menjawab persoalan koordinasi mengenai pembukaan kegiatan dan keterwakilan pimpinan kabupaten.
“Tanpa dukungan dana yang memadai, pemerintah nagari se-Kecamatan Gunung Talang bersama Camat berusaha dengan segala daya dan upaya agar kegiatan ini tetap terlaksana. Tetapi, pada hari pembukaan, kami justru dihadapkan pada ketidakjelasan siapa yang akan membuka MTQ. Bagaimana tidak kesal?” katanya.
Fatmi: Asisten I Seharusnya Memahami Substansi Persoalan
Fatmi juga menanggapi penjelasan Asisten I Kabupaten Solok yang menyoroti luasnya tanggung jawab dan padatnya agenda Bupati. Menurutnya, penjelasan tersebut belum menjawab substansi kritik yang disampaikannya.
“Seharusnya Asisten I memahami substansi persoalan ini, bukan menjelaskan keluasan dan kesibukan Bupati. Yang bermasalah itu protokoler, komunikasi, dan informasi di lingkungan Setda Kabupaten Solok. Itu yang perlu dievaluasi, bukan justru menjelaskan luas dan padatnya agenda Bupati. Hal seperti itu, jangankan wali nagari, masyarakat umum juga tahu, jangan jangan asisten 1 juga tidak tahu ada kegiatan ini” tegas Fatmi.
Ia menambahkan, ketidakjelasan koordinasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman pihak terkait terhadap susunan acara yang telah dipersiapkan.
“Ini seperti tidak memahami rundown acara saja,” kata Fatmi.
Menurutnya, kepastian mengenai siapa yang membuka kegiatan semestinya dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan sejak awal. Dengan begitu, pihak kecamatan dan pemerintah nagari yang terlibat dalam penyelenggaraan tidak dihadapkan pada ketidakjelasan saat acara akan dimulai.
Fatmi menegaskan bahwa dirinya memahami Bupati memiliki banyak agenda dan tanggung jawab pemerintahan. Namun, persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan MTQ tidak akan terjawab hanya dengan menjelaskan kesibukan kepala daerah.
“Kalau memang tidak bisa hadir, beritahu. Kalau ada perubahan agenda, komunikasikan. Persoalannya sederhana. Saya tidak mempersoalkan mengapa Bupati tidak datang untuk membuka acara. Yang saya pertanyakan adalah koordinasinya. Informasi apa yang disampaikan kepada pimpinan daerah sehingga pembukaan kegiatan ini tidak jelas?” ujarnya.
Fatmi berharap persoalan tersebut tidak dialihkan menjadi perdebatan mengenai kesibukan Bupati ataupun tudingan bahwa dirinya mencari panggung politik. Ia meminta evaluasi diarahkan pada tata kelola protokoler dan komunikasi di lingkungan Setda, khususnya fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp).
Menurutnya, komunikasi yang jelas diperlukan agar pemerintah kecamatan dan nagari memperoleh kepastian dalam menjalankan agenda pemerintahan, terutama ketika kegiatan diselenggarakan melalui penugasan pemerintah kabupaten.
Bagi Fatmi, persoalan yang membuatnya meradang bukan sekadar kehadiran atau ketidakhadiran seorang pejabat, melainkan ketidakjelasan koordinasi setelah pemerintah kecamatan dan nagari berupaya menyelenggarakan MTQ di tengah keterbatasan. Ia menilai tata kelola protokoler, komunikasi, dan informasi Setda Kabupaten Solok itulah yang semestinya menjadi objek evaluasi. (**)
