Sabtu, November 21, 2026

Jejak APBD dan Pokir di Balik Persoalan Irigasi Banda Kuok, P3A Cupak Menunggu Penjelasan DPUPR

INTELKRIMSUS NEWS | KABUPATEN SOLOK – Penanganan dugaan penutupan saluran irigasi sekunder Banda Kuok, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tidak hanya membutuhkan pemeriksaan kondisi fisik jaringan. Penelusuran dokumen pembangunan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah juga menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan pemerintah.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Alam Bahagia Cupak sebelumnya menyampaikan informasi bahwa pembangunan jaringan irigasi tersebut diduga menggunakan APBD melalui kegiatan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Namun, hingga Sabtu (21/11/2026), pengurus P3A mengaku belum menerima surat jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Solok atas pengaduan yang dimasukkan pada Jumat (6/11/2026).

“Kami memasukkan surat secara resmi. Tentunya, sebagai sebuah kelembagaan petani, kami juga membutuhkan penjelasan tertulis dari dinas terkait. Ini menyangkut akses air yang dibutuhkan masyarakat petani,” ungkap pengurus P3A.

Mereka mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap laporan yang menyangkut infrastruktur pengairan dan kebutuhan masyarakat petani.

Pengaduan tersebut tercatat dalam surat nomor 006/P3A-ABC/XI/2026 tertanggal 3 November 2026, ditujukan kepada Bupati Solok melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR.

DOKUMEN PEMBANGUNAN PERLU DITELUSURI

Dalam laporan itu, P3A mengadukan dugaan pengecoran saluran irigasi yang disebut telah ditutup dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal.

Akses pematang atau bandar irigasi yang dimanfaatkan petani sebagai jalan usaha tani juga dilaporkan tertutup sepanjang kurang lebih 50 meter.

Dokumen P3A mencantumkan tujuh kelompok tani dengan akumulasi luas lahan sekitar 185,9 hektare.

Jika informasi mengenai penggunaan APBD melalui Pokir tersebut benar, sejumlah dokumen perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan dan tujuan awal pekerjaan.

Di antaranya dokumen penganggaran APBD, DPA perangkat daerah, dokumen perencanaan teknis, kontrak pekerjaan apabila menggunakan penyedia, laporan pelaksanaan, berita acara serah terima, serta pencatatan aset.

Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan apakah jaringan yang dibangun telah sesuai spesifikasi, lokasi, volume pekerjaan, dan peruntukannya.

Pemeriksaan juga harus memastikan siapa pengelola jaringan setelah pekerjaan selesai dan bagaimana pemeliharaan dilaksanakan.

PENYEBUTAN NAMA TIDAK BOLEH MENGGANTIKAN PEMBUKTIAN

Dalam pengaduannya, P3A turut menyebut nama Dedi Fajar Ramli, S.H., anggota DPRD Kabupaten Solok, dalam kaitan informasi mengenai pembangunan rumah di lokasi yang dilaporkan.

Informasi tersebut memerlukan klarifikasi dari pihak bersangkutan.

Penyebutan nama dalam dokumen pengaduan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyalahgunaan kewenangan atau keterlibatan dalam pelanggaran.

Namun, apabila terdapat keterkaitan antara kegiatan pembangunan, penggunaan anggaran, dan perubahan fisik jaringan, seluruh dokumen perlu diperiksa secara terbuka oleh instansi yang berwenang.

Pemeriksaan harus diarahkan pada fakta administrasi, legalitas bangunan, status aset, serta kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan.

KETAHANAN PANGAN JANGAN TERGANGGU

Persoalan ini juga berkaitan dengan agenda nasional penguatan ketahanan pangan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Artinya, infrastruktur pengairan yang dibangun dengan uang negara harus dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah), ketersediaan air menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian.

Apabila akses pemeliharaan tertutup atau penampang saluran mengalami perubahan, pemerintah perlu mengukur dampaknya terhadap kapasitas alir dan distribusi air.

PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi juga mengatur pengamanan jaringan dan larangan mendirikan bangunan di atas saluran tanpa izin sesuai kewenangan.

DPUPR BELUM MEMBERIKAN JAWABAN MENURUT P3A

Pengurus P3A menegaskan bahwa mereka membutuhkan jawaban tertulis dari dinas, bukan sekadar informasi informal.

“Apalagi itu merupakan irigasi sekunder yang sangat vital. Kalau hal seperti ini diabaikan oleh pemerintah, ke mana kami masyarakat petani akan mengadu?” ujarnya.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 hari sejak diterima.

Karena itu, DPUPR perlu menjelaskan status laporan, hasil pemeriksaan, serta dokumen pembangunan jaringan yang dapat dibuka sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Persoalan ini juga membutuhkan perhatian Inspektorat Kabupaten Solok sesuai kewenangan pengawasan internal apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian administrasi atau pengelolaan aset.

Sementara itu, apabila ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang cukup, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Hingga seluruh dokumen diperiksa, dugaan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum tidak dapat disimpulkan.

Publik kini menunggu penjelasan pemerintah: bagaimana riwayat pembangunan irigasi Banda Kuok, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, dan bagaimana nasib fungsi jaringan yang menjadi kebutuhan petani?

(CHAS)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments