INTELKRIMSUS, JAKARTA — Integritas pejabat publik, akuntabilitas kebijakan, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi pesan penting dalam Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2026 yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026.
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., yang juga menjabat Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, menghadiri kegiatan bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut.
Dalam pidato kebangsaannya, Presiden PKS menekankan bahwa pejabat publik harus memegang teguh integritas, mengutamakan kepentingan rakyat, serta menjalankan amanah dengan profesionalisme dan tanggung jawab.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, penggunaan anggaran yang efektif, dan pelaksanaan program pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PKS juga menyatakan komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyukseskan visi serta misi pemerintah. Dukungan tersebut mencakup program prioritas nasional, disertai dorongan agar kualitas pelaksanaan terus diperbaiki sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). PKS mendukung program tersebut sekaligus menekankan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program publik memerlukan perencanaan yang matang, ketepatan sasaran, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai.
Prinsip yang sama berlaku bagi program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Dukungan terhadap kebijakan nasional perlu diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai ketentuan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Penggunaan anggaran publik juga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Setiap program harus memiliki dasar pelaksanaan yang jelas, mekanisme pengawasan yang memadai, serta hasil yang dapat dievaluasi.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui jumlah program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap. Kualitas keluaran, manfaat bagi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi bagian penting dari penilaian.
Dalam pidato kebangsaannya, Presiden PKS turut mengangkat hadis Nabi Muhammad SAW, “Ad-dinu an-nashihah”, yang berarti agama adalah nasihat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari tersebut menegaskan pentingnya ketulusan dan tanggung jawab, termasuk dalam memberikan nasihat kepada para pemimpin.
Dalam konteks pemerintahan, nilai tersebut dapat diterapkan melalui keterbukaan terhadap kritik, kesediaan melakukan evaluasi, dan komitmen memperbaiki kebijakan yang belum berjalan optimal.
Presiden PKS juga menyoroti persoalan penegakan hukum, termasuk pentingnya penyelesaian kasus yang berkaitan dengan ijazah melalui proses hukum yang tuntas. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan terpeliharanya kepercayaan publik menjadi bagian dari pesan yang disampaikan.
Selain itu, pemberantasan narkoba menjadi perhatian. PKS menyatakan dukungan terhadap Kapolri dan jajaran kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan masyarakat.
Pesan-pesan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara.
Bagi Kabupaten Solok, materi BIMTEKNAS tersebut memiliki relevansi dengan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Solok, H. Candra memiliki tanggung jawab pemerintahan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara sebagai Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, ia juga memiliki peran dalam mengarahkan perjuangan politik partai agar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
DPC PKS Kabupaten Solok diharapkan mampu menerjemahkan pesan nasional tersebut melalui kontribusi yang konstruktif, termasuk mendukung program pemerintah pusat yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan mengawal kebijakan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawalan itu dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap kualitas pelayanan dasar, efektivitas program pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks pengawasan, dukungan terhadap pemerintah tidak harus meniadakan evaluasi. Sebaliknya, pengawasan yang objektif dan berbasis data dapat membantu memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan serta mencegah penyimpangan sejak dini.
Setiap persoalan dalam pelaksanaan program perlu ditangani berdasarkan bukti, mekanisme yang berlaku, dan kewenangan masing-masing lembaga.
Presiden PKS menegaskan tiga komitmen perjuangan pejabat publik partai, yaitu menjaga integritas, berpihak kepada rakyat, serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan.
Integritas berarti menaati nilai-nilai agama, Pancasila, konstitusi, dan AD/ART partai. Keberpihakan kepada rakyat diwujudkan melalui kepemimpinan yang melayani dan kebijakan inovatif. Profesionalisme menuntut pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi DPC PKS Kabupaten Solok, komitmen tersebut menjadi landasan untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong pembangunan daerah yang akuntabel dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Pada akhirnya, pesan utama BIMTEKNAS PKS 2026 menempatkan amanah sebagai ukuran penting kepemimpinan. Implementasinya perlu terlihat dalam kebijakan yang transparan, penggunaan sumber daya publik yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat, ukuran kepemimpinan bukan hanya besarnya dukungan politik yang diberikan, melainkan sejauh mana kebijakan dijalankan secara bertanggung jawab dan menghasilkan manfaat nyata.IKN
BIMTEKNAS PKS 2026: H. Candra dan Tantangan Akuntabilitas Kebijakan di Kabupaten Solok
