INTELKRIMSUS — Pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat yang menyoroti persoalan tata ruang, perubahan tutupan lahan hingga dugaan aktivitas pertambangan ilegal pascagalodo Arosuka mendapat tanggapan dari Garuda Taruna Talang. Organisasi kepemudaan tersebut mempertanyakan mengapa berbagai persoalan yang kini disampaikan ke publik justru mencuat setelah bencana terjadi.
Wardesko dari Garuda Taruna Talang menyayangkan sikap WALHI Sumbar yang baru menyuarakan persoalan risiko lingkungan setelah galodo menerjang kawasan Arosuka pada 21 September 2026.
Menurutnya, apabila WALHI memang memiliki perhatian dan kapasitas dalam isu lingkungan, tata ruang serta risiko kebencanaan, semestinya peringatan mengenai potensi risiko tersebut telah disampaikan jauh sebelum bencana terjadi.
“Kalau memang persoalan lingkungan dan risiko bencana ini sudah diketahui, pertanyaannya sederhana: kapan WALHI menyampaikan peringatan kepada pemerintah daerah sebelum bencana terjadi? Jangan sampai masyarakat baru mendengar analisis lingkungan setelah bencana menimbulkan korban dan kerugian,” ujar Wardesko.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan WALHI terhadap kondisi kawasan hulu Gunung Talang. WALHI menyebut kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi dan menilai perubahan penggunaan lahan serta aktivitas tertentu di kawasan hulu perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, WALHI juga menyatakan bahwa dugaan keterkaitan aktivitas tersebut dengan galodo masih membutuhkan survei lapangan dan pembuktian lebih lanjut.
Wardesko menilai, persoalan lingkungan tidak semestinya hanya menjadi bahan evaluasi setelah bencana terjadi. Justru, menurutnya, fungsi organisasi lingkungan juga penting dalam memberikan edukasi, peringatan dini, advokasi dan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat ketika tanda-tanda risiko mulai terlihat.
“Jangan hanya hadir ketika bencana sudah terjadi. Kalau ada data dan kajian mengenai kawasan yang berisiko, sampaikan kepada pemerintah sejak awal. Dengan begitu pemerintah punya kesempatan melakukan mitigasi sebelum bencana,” katanya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas kritik yang disampaikan setelah masyarakat mengalami langsung dampak galodo. Menurut Wardesko, kritik pascabencana memang diperlukan, tetapi harus disertai data yang jelas, verifikasi lapangan serta rekomendasi konkret agar tidak berhenti pada pernyataan di ruang publik.
Garuda Taruna Talang, lanjutnya, tidak mempersoalkan WALHI melakukan kajian ataupun mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, seluruh pihak diminta menempatkan kepentingan keselamatan masyarakat sebagai prioritas, termasuk dengan membuka rekam jejak langkah mitigasi yang telah dilakukan sebelum bencana.
“Kalau memang sudah ada data tentang perubahan tutupan lahan, kawasan rawan, maupun aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko, mari buka secara terang kapan data itu diperoleh, kepada siapa peringatan pernah disampaikan dan apa rekomendasi yang pernah diberikan. Itu jauh lebih penting daripada sekadar berdebat setelah bencana,” tegasnya.
Wardesko menambahkan, persoalan galodo Arosuka harus menjadi momentum evaluasi bersama. Pemerintah, organisasi lingkungan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama melakukan pemeriksaan terhadap kawasan hulu, tata ruang, kondisi daerah aliran sungai serta sistem mitigasi bencana.
“Sekarang bukan waktunya saling mencari siapa yang paling benar. Yang penting adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terulang dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Tetapi semua pihak juga harus berani mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sebelum bencana, bukan hanya apa yang dikatakan setelah bencana,” pungkas Wardesko.
#TIMRed
