JAKARTA | INTELKRIMSUS NEWS
Ketua Umum Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia, Hasbi, menegaskan dukungan organisasinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan delapan Asta Cita dan 17 program prioritas nasional. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi pengawasan publik, percepatan reformasi hukum, pembenahan birokrasi, serta pemberantasan korupsi secara konsisten.
Menurut Hasbi, keberhasilan agenda pembangunan nasional tidak cukup diukur melalui besarnya program yang dicanangkan pemerintah. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dukungan terhadap pemerintah bukan berarti memberikan ruang tanpa batas bagi kekuasaan. Justru masyarakat harus ikut mengawal setiap kebijakan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal. Pemerintahan yang kuat harus berjalan bersama pengawasan yang kuat,” tegas Hasbi.
Ia menilai reformasi pemerintahan harus menyentuh persoalan mendasar, mulai dari kualitas pelayanan publik, integritas aparatur, transparansi penggunaan anggaran, hingga keberanian menindak praktik penyalahgunaan kewenangan.
Hasbi menyoroti pentingnya percepatan reformasi hukum sebagai salah satu fondasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurutnya, supremasi hukum tidak boleh berhenti pada pernyataan politik maupun agenda seremonial. Penegakan hukum harus dibuktikan melalui penanganan perkara secara profesional, independen, dan tidak diskriminatif.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum.
Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Prinsip tersebut, menurut Hasbi, harus menjadi pedoman seluruh aparat dan penyelenggara negara.
“Jangan sampai hukum terlihat tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan dengan lingkaran pemerintahan. Reformasi hukum harus menghadirkan keadilan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Forum Asta Cita Indonesia juga mendorong penguatan pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.
Hasbi menilai, korupsi bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut rusaknya kepercayaan masyarakat, terhambatnya pembangunan, serta hilangnya kesempatan rakyat memperoleh pelayanan publik yang layak.
Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap anggaran negara dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan atau temuan pemeriksaan.
“Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Pencegahan korupsi harus diperkuat melalui transparansi, pengawasan internal yang independen, keterbukaan informasi, serta penindakan terhadap setiap dugaan penyimpangan berdasarkan bukti dan hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum agar tidak dijadikan instrumen kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Selain reformasi hukum dan birokrasi, Forum Asta Cita Indonesia meminta pemerintah memperkuat langkah pemberantasan narkoba, perjudian online, serta praktik pinjaman online ilegal.
Hasbi menilai ketiga persoalan tersebut memiliki dampak sosial yang luas, terutama terhadap ketahanan keluarga, ekonomi masyarakat, dan masa depan generasi muda.
Pemberantasan narkoba, menurutnya, harus menyasar jaringan peredaran dan bandar, bukan hanya pengguna atau pelaku lapangan.
Sementara pemberantasan perjudian online harus dilakukan melalui penindakan terhadap jaringan operasional, aliran dana, serta pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Adapun praktik pinjaman online ilegal membutuhkan pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara yang melanggar hukum, disertai peningkatan literasi keuangan masyarakat.
“Negara harus hadir melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Jangan hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi bangun sistem pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Hasbi menegaskan bahwa Forum Asta Cita Indonesia memandang kritik konstruktif sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dukungan terhadap delapan Asta Cita dan 17 program prioritas harus berjalan seiring dengan keberanian masyarakat mengingatkan pemerintah apabila ditemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Menurutnya, kontrol publik bukan ancaman bagi pemerintahan, melainkan salah satu instrumen untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai mandat konstitusi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, akademisi, dan insan pers untuk berperan aktif mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kritik bukan bentuk permusuhan, sepanjang disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan masyarakat. Kita ingin pemerintahan yang kuat, bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hasbi menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pemerintahan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelayanan publik yang semakin baik, birokrasi yang profesional, penegakan hukum yang adil, pengelolaan anggaran yang transparan, serta pemberantasan korupsi yang konsisten merupakan indikator penting dari perubahan tersebut.
Forum Asta Cita Indonesia menyatakan akan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus dibangun di atas integritas dan supremasi hukum. Jangan sampai reformasi hanya menjadi jargon. Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Hasbi.
PIMPINAN NASIONAL
FORUM ASTA CITA INDONESIA
Ketua Umum,
HASBI
