INTELKRIMSUS – Ditengah narasi besar Kabupaten Solok sebagai daerah agraris yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kondisi infrastruktur pendukung di lapangan justru masih menyisakan ironi yang tajam. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) X Koto Diatas yang berlokasi di Jorong Kubang Tigo Batu Lirik, Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas, telah berdiri sejak tahun 2010, namun hingga kini akses jalan menuju fasilitas tersebut masih jauh dari kata layak.
Dengan panjang akses sekitar ±300 meter, jalan menuju BPP tersebut disebut belum pernah tersentuh peningkatan signifikan melalui APBD Kabupaten Solok selama kurang lebih 15 tahun terakhir. Kondisi ini membuat fasilitas yang seharusnya menjadi pusat penguatan sektor pertanian justru masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur dasar yang memprihatinkan, terutama saat musim hujan.
Dilapangan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga langsung mempengaruhi aktivitas kerja para penyuluh pertanian. Saat hujan turun, jalan menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan roda dua. Para penyuluh bahkan disebut tidak lagi berani mengendarai motor hingga ke area kantor BPP, sehingga terpaksa memarkir kendaraan di luar dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh puluhan meter.
Menurut Koordinator BPP X Koto Diatas, Doni Arifianto, S.TP, kondisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan tugas penyuluhan di lapangan. Ia menilai, tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai, efektivitas pelayanan kepada petani tidak akan berjalan optimal. (Sabtu, 18/4/2026)
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama. Padahal, Kabupaten Solok dikenal sebagai daerah agraris, dengan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan.
Lebih jauh, kondisi ini juga menyoroti ketimpangan antara narasi pembangunan dan realitas di lapangan. Di satu sisi, sektor pertanian terus digaungkan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, namun di sisi lain, fasilitas pendukung seperti BPP justru masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan.
Tak hanya akses jalan, fasilitas pendukung lain seperti ketersediaan sarana air bersih atau Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) di lingkungan BPP juga masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terpenuhi, meski bangunan tersebut telah lama berdiri sebagai aset pemerintah daerah.
DPRD: Sudah Ada Rencana, Tapi Terkendala Efisiensi
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Boy Falma, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi terkait rencana penguatan infrastruktur pertanian, termasuk untuk BPP X Koto Diatas.
Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah disiapkan rencana besar pembangunan infrastruktur penunjang pertanian, di mana salah satu prioritas utamanya adalah peningkatan akses jalan serta penyediaan SPAMS di BPP tersebut.
“Rencana besar ini sudah kami koordinasikan, namun sempat terkendala kebijakan efisiensi dari Kementerian Keuangan,” ujar Boy Falma.
Meski demikian, ia memastikan bahwa pihaknya bersama Dinas Pertanian Kabupaten Solok telah menyepakati agar program tersebut masuk sebagai prioritas utama pada tahun anggaran 2027 mendatang.
“Sudah disepakati dengan Dinas Pertanian bahwa ini akan kita dorong menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2027,” tambahnya.
Ia juga berharap penjelasan tersebut dapat memberikan kejelasan sekaligus ketenangan bagi para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di wilayah tersebut, agar tetap dapat menjalankan tugas dengan maksimal meskipun kondisi infrastruktur saat ini masih terbatas.
CATATAN KRITIS
Kondisi BPP X Koto Diatas ini pada akhirnya menjadi potret kecil dari persoalan besar tata kelola pembangunan infrastruktur di daerah. Di tengah tuntutan modernisasi sektor pertanian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama justru masih tertinggal jauh.
Ironi ini memperkuat pertanyaan publik: sejauh mana sektor pertanian benar-benar menjadi prioritas, jika fasilitas yang menjadi garda terdepan penyuluhan saja masih berada dalam kondisi yang belum layak setelah lebih dari satu dekade berdiri?
