Investigasi yang dilakukan di Desa Bengaras, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, ungkap dugaan pelanggaran serius oleh SPBU dengan nomor registrasi 64.788.16.
Ketapang, LintelKrimsus.com | SPBU tersebut lakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar ke puluhan drum di truk Canter yang terlihat jelas di lokasi, sehingga aktivitas ini menjadi perhatian publik karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur standar pengisian BBM, Minggu (15/12/2024).
Awak media menyaksikan petugas SPBU duduk di atas truk yang di bak belakangnya terpampang spanduk cukup besar berbunyi, “BBM Bersubsidi Jenis Pertalite Rekomendasi Desa,” bersama seorang pengantre, sembari mengisi BBM ke drum. Aktivitas ini menimbulkan berbagai pertanyaan, khususnya mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di SPBU.
Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Kabupaten Ketapang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TINDAK Indonesia memberikan pernyataan tegas terkait dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami mendapatkan laporan dan bukti bahwa SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur diduga melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke puluhan drum menggunakan truk Canter. Aktivitas ini jelas melanggar aturan distribusi BBM yang telah ditetapkan, sehingga membutuhkan tindakan segera dari pihak berwenang,” ujar Ketua DPD IWOI Ketapang.
Supriadi, investigator LSM TINDAK Indonesia, menambahkan bahwa pihaknya menduga truk yang digunakan merupakan milik pribadi SPBU tersebut. “Modusnya adalah menggunakan dalih rekomendasi, tetapi kami menduga itu hanyalah kedok untuk menjual BBM secara eceran di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Laur dan Kecamatan Sandai,” ungkapnya.
Mustakim, Ketua DPD IWOI Ketapang juga menegaskan bahwa kejadian ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.
“Kami mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Pertamina, untuk segera menyelidiki dan mengambil langkah tegas terhadap SPBU ini. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan, kami bersama LSM TINDAK Indonesia akan mengambil langkah lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.
Supriadi juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM di wilayah Ketapang. “Aktivitas seperti ini tidak boleh dibiarkan. Masyarakat berhak mendapatkan BBM dengan harga dan prosedur yang sesuai. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tutupnya.
Ketua IWOI dan LSM TINDAK Indonesia berharap pernyataan ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama aparat penegak hukum, guna mencegah terulangnya penyalahgunaan BBM di masa mendatang. (SPR08)
