Minggu, November 15, 2026

P3A Harus Bela Kepentingan Petani, Bukan Kontraktor: Fungsi Organisasi Dipertanyakan dalam Proyek Irigasi Rp2 Miliar

INTELKRIMSUS NEWS,KAB SOLOK

Fungsi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok, menjadi perhatian. Organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan petani pemakai air itu dipertanyakan peran dan independensinya setelah muncul keluhan anggota terkait penentuan titik prioritas rehabilitasi.

Informasi yang diterima menyebutkan sejumlah anggota mengeluhkan kepemimpinan ketua P3A yang diduga lebih cenderung mengakomodasi kepentingan kontraktor daripada menyuarakan kebutuhan petani. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa sejumlah titik jaringan yang dinilai rawan dan membutuhkan penanganan mendesak tidak menjadi prioritas pekerjaan.

Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Namun, persoalan ini penting ditelusuri karena P3A bukan organisasi formalitas proyek. Keberadaannya berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Proyek dengan nilai kontrak Rp2.014.554.000 dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 itu dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan dipercayakan kepada CV Jaya Vista Group berdasarkan kontrak tertanggal 3 September 2026, dengan PT Multi Karya Interplan Konsultan sebagai konsultan pengawas.

Dalam pengelolaan irigasi, P3A merupakan wadah petani pemakai air di tingkat layanan irigasi tersier. Sementara GP3A merupakan gabungan beberapa P3A yang berkoordinasi dalam cakupan layanan irigasi yang lebih luas. Keduanya memiliki fungsi penting untuk menyampaikan kebutuhan air, mengidentifikasi kerusakan jaringan, mengusulkan perbaikan, serta memperjuangkan kepentingan anggota.

Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 memberikan ruang partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem irigasi. Pasal 12 mengatur keterlibatan mereka mulai dari sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pelaksanaan konstruksi, hingga persiapan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 13 juga menegaskan konsultasi publik sebagai forum terbuka bagi masyarakat petani dan organisasi pemakai air untuk menyampaikan usulan, saran, persetujuan, maupun penolakan terhadap rencana kegiatan. Sementara Pasal 14 mengatur pelaksanaan survei penelusuran lapangan dan penyusunan desain secara partisipatif, dengan kesempatan bagi P3A/GP3A menyampaikan masukan.

Bahkan, Pasal 27 menegaskan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan dengan memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.

Dengan demikian, fungsi P3A/GP3A tidak berhenti pada kehadiran dalam pertemuan atau pencantuman nama organisasi dalam administrasi kegiatan. Aspirasi anggota harus benar-benar disalurkan dan kondisi lapangan harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan.

Dalam proyek Bandar Batang Lembang, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pengurus P3A pernah menyampaikan peta kerusakan dan daftar titik yang paling membutuhkan penanganan. Apakah anggota pernah bermusyawarah menentukan kebutuhan prioritas? Adakah surat usulan, laporan, keberatan, atau teguran kepada dinas ketika pekerjaan dinilai tidak sesuai kebutuhan petani?

Jika dokumen tersebut tidak ditemukan, pengurus P3A perlu menjelaskan bagaimana aspirasi anggota disampaikan dan apa tindakan yang telah dilakukan selama pekerjaan berlangsung.

Keluhan mengenai kualitas konstruksi, kondisi tebing, serta terganggunya aliran air juga perlu menjadi perhatian. P3A/GP3A semestinya dapat menyampaikan temuan dan dampak pekerjaan kepada dinas, PPK, maupun konsultan pengawas agar dilakukan pemeriksaan teknis.

Perlu ditegaskan, P3A bukan pihak yang berwenang menentukan pemenang tender atau mengendalikan kontraktor. Namun, organisasi tersebut juga tidak boleh kehilangan independensi dan fungsi representasinya. Kepentingan petani harus menjadi orientasi utama, bukan kepentingan perusahaan pelaksana.

Selain fungsi P3A, proses perubahan pekerjaan juga perlu diperiksa. Apakah terdapat perubahan titik rehabilitasi, volume, jenis pekerjaan, atau spesifikasi teknis setelah kontrak ditandatangani? Jika ada, apa dasar teknisnya dan apakah perubahan tersebut didukung hasil pemeriksaan lapangan serta dokumen kontrak yang sah?

Dinas SDABK dan PPK perlu membuka dokumen survei awal, DED, BOQ, laporan konsultan pengawas, instruksi perubahan, berita acara, serta adendum kontrak apabila ada. Perlu pula dijelaskan apakah perwakilan petani memperoleh informasi dan kesempatan menyampaikan masukan ketika perubahan tersebut berdampak pada kebutuhan air.

Persoalan ini tidak boleh dipandang semata sebagai urusan konstruksi. Jaringan irigasi merupakan infrastruktur penting dalam mendukung optimalisasi lahan dan ketahanan pangan. Apabila titik rawan terabaikan atau fungsi saluran tidak pulih, petani berpotensi menghadapi persoalan pasokan air pada musim tanam berikutnya.

Karena itu, ketua P3A dan GP3A perlu memberikan penjelasan kepada anggotanya. Dinas SDABK, PPK, konsultan pengawas, serta kontraktor juga perlu membuka ruang klarifikasi berdasarkan dokumen dan kondisi fisik lapangan.

P3A dibentuk untuk memperjuangkan hak dan kebutuhan petani pemakai air. Organisasi tersebut harus berdiri bersama anggotanya, bukan menjadi perpanjangan tangan kontraktor. Jangan sampai kepentingan sesaat mengalahkan kebutuhan air petani dan mencederai tujuan besar penguatan ketahanan pangan. IKN

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments