JAKARTA – INTELKRIMSUS NEWS
Dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara membuka persoalan serius mengenai pengawasan penggunaan teknologi intelijen di lingkungan aparat penegak hukum.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan penyidikan perkara tersebut, termasuk penetapan empat orang tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS.
Pemaparan Kapolri memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya mendalami aktivitas penyadapan, tetapi juga menelusuri dugaan alur instruksi, penentuan sasaran, distribusi informasi, hingga penghapusan data elektronik.
RANTAI KOMANDO MENJADI KUNCI PENYIDIKAN
Salah satu aspek penting yang terungkap dalam pemaparan Kapolri adalah dugaan adanya struktur perintah dalam pelaksanaan penyadapan.
Tersangka LSP diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi dan menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp.
LSP juga diduga menerima hasil akhir penyadapan.
Sementara itu, tersangka lainnya diduga menjalankan fungsi yang berbeda dalam rangkaian kegiatan tersebut, mulai dari meneruskan instruksi, memberikan persetujuan, mengoordinasikan pelaksanaan teknis, hingga menyampaikan laporan.
Penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan rekaman suara dan log aktivitas setelah kegiatan penyadapan selesai dilaksanakan.
Rangkaian dugaan tersebut menjadi penting karena penyidik perlu mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima informasi, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap aktivitas tersebut.
SASARAN PENYADAPAN DIDUGA MELUAS
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah cakupan sasaran penyadapan.
Dalam penjelasannya, Kapolri menyebut dugaan sasaran mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Apabila seluruh dugaan tersebut dapat dibuktikan, perkara ini berpotensi memiliki implikasi luas terhadap perlindungan komunikasi pribadi, kebebasan sipil, serta keamanan informasi dalam penyelenggaraan negara.
Namun, penting dibedakan bahwa pihak-pihak yang disebut sebagai sasaran dugaan penyadapan tidak otomatis merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana.
PENGHAPUSAN DATA ELEKTRONIK PERLU DIUNGKAP
Dalam perspektif pembuktian digital, dugaan penghapusan rekaman suara dan log aktivitas menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian khusus.
Data elektronik dapat menjadi petunjuk penting untuk merekonstruksi waktu pelaksanaan, jalur komunikasi, aktivitas pengguna, serta hubungan antara pihak yang memberikan instruksi dan operator pelaksana.
Karena itu, penyidik perlu memastikan apakah masih terdapat salinan data, catatan sistem, metadata, maupun jejak digital lain yang dapat digunakan untuk menguji rangkaian peristiwa.
Pemeriksaan forensik digital juga penting untuk memastikan integritas barang bukti dan mencegah hilangnya informasi yang relevan bagi proses penegakan hukum.
SEJUMLAH KETENTUAN PIDANA DITERAPKAN
Kapolri menjelaskan bahwa penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan.
Dugaan penghilangan data elektronik dikaitkan dengan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 KUHP terkait dugaan akses ilegal serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.
Penerapan pasal-pasal tersebut selanjutnya harus diuji melalui pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PENGAWASAN KEKUASAAN TIDAK BOLEH BERHENTI PADA PENYIDIKAN
Perkara ini menyisakan persoalan mendasar mengenai batas penggunaan kewenangan aparat dalam mengakses informasi dan komunikasi elektronik.
Teknologi penyadapan pada prinsipnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah. Namun, ketika penggunaannya diduga keluar dari koridor hukum, persoalannya bukan lagi sekadar teknis operasional, melainkan menyangkut akuntabilitas kekuasaan.
Komisi III DPR RI melalui rapat kerja bersama Kapolri memiliki peran penting untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ada sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian publik: bagaimana mekanisme pemberian izin penyadapan, siapa yang memiliki akses terhadap sistem, bagaimana pengawasan terhadap operator, serta apakah terdapat prosedur audit terhadap penggunaan perangkat dan data hasil penyadapan.
Pengungkapan perkara ini juga harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan teknologi informasi di institusi penegak hukum.
INTELKRIMSUS NEWS memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Penegakan hukum harus berjalan tanpa pengecualian. Jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi proses pemeriksaan apabila terdapat bukti yang cukup.
Penyidikan yang objektif, pengujian alat bukti secara ilmiah, serta keterbukaan informasi kepada publik menjadi kunci untuk memastikan perkara ini tidak berhenti pada kontroversi, tetapi menghasilkan kepastian hukum.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
INTELKRIMSUS NEWS – Mengungkap Fakta, Mengawal Integritas, dan Mengawasi Penegakan Hukum.
