KPK Sasar “Ruang Gelap” Proyek Jalan Mempawah: Eks Sopir Bupati Dipanggil, Arah Penyidikan Makin Menggigit
INTELKRIMSUS.COM — Pontianak — 2 Desember 2025 Kalimantan Barat Penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah tahun 2015 memasuki babak yang kian tajam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Abudin, mantan sopir bupati, langkah yang jelas menunjukkan satu hal: penyidik mulai mengincar lingkar paling dekat dengan pusat kendali kekuasaan saat proyek itu digulirkan.
Pemanggilan sopir bukan langkah sembarangan. Dalam banyak perkara, justru orang-orang tanpa jabatan formal inilah yang mengetahui perintah-perintah “off the record,” pertemuan tertutup, hingga pengantaran dokumen yang tidak pernah tercatat di meja birokrasi. Dan KPK tampaknya sudah mengendus bahwa bagian paling sensitif dari perkara ini ada di sana.
Selain Abudin, KPK menyeret beberapa nama dari pihak swasta—Ghazali, Hayati, Bangun Syah Daulay, dan Nikki Hizageri Gunawan. Nama-nama ini diduga terhubung dengan penyusunan anggaran, proses pengadaan, hingga operasional pelaksana proyek yang diwarnai dugaan markup dan pembagian fee.
Proyek Lama, Bau Busuknya Baru Terangkat
Proyek yang sudah berumur hampir sepuluh tahun ini justru menyeret lebih banyak tanda tanya:
Mengapa dokumen perencanaan terlihat “dibuat untuk memuluskan pemenang tertentu”?
Kenapa kualitas jalan tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan?
Dan mengapa begitu banyak pihak yang sibuk saling cuci tangan ketika KPK mulai membuka file lama.
Puluhan saksi telah diperiksa, dari pejabat teknis hingga pejabat politik. Bahkan sosok-sosok berpengaruh di Mempawah dan Kalimantan Barat ikut terseret masuk ruang pemeriksaan.
KPK sebelumnya menggeledah 16 lokasi dan menyita sejumlah dokumen serta perangkat elektronik—indikasi bahwa penyidik menilai kasus ini bukan sekadar cacat administratif, melainkan permainan anggaran yang berjalan rapi dan sistematis.
Tiga Tersangka Sudah Ada, Tapi Nama Besarnya Masih Tersembunyi
KPK sudah menetapkan tiga tersangka, dua dari unsur penyelenggara negara dan satu dari pihak swasta. Tetapi publik belum diberi tahu siapa mereka. Diamnya KPK justru memunculkan spekulasi: apakah nama yang terlibat terlalu besar untuk sembarang diumumkan sebelum berkas mereka benar-benar tidak bisa diganggu gugat?
Pemanggilan eks sopir bupati hari ini menandakan satu hal: KPK sedang mengunci konstruksi alur perintah—siapa memberi instruksi, siapa mengeksekusi, siapa membuka jalur anggaran, dan siapa menikmati aliran uangnya.
Warga Mempawah Tak Lagi Mau Dibohongi
Masyarakat Mempawah dan Kalimantan Barat jelas menunggu lebih dari sekadar pemeriksaan rutin. Mereka ingin transparansi. Mereka ingin siapa pun yang bermain dalam proyek itu—baik pejabat, kroninya, atau rekanan bisnisnya—dibawa ke meja hukum tanpa pandang bulu.
Kasus ini bukan cuma soal jalan yang retak dan anggaran yang bocor. Ini soal moral penyelenggara negara yang retak, dan kepercayaan publik yang bocor setiap kali proyek pemerintah berubah menjadi bancakan elite.
KPK kini berada di persimpangan: apakah kasus ini akan menjadi preseden bersih-bersih besar di Kalimantan Barat, atau justru berhenti di aktor teknis sementara “aktor utama” tetap bersih-bersih wajah di panggung politik?
Tim : investigasi
