Ketum DPN Lidik Krimsus RI: Anggota DPR RI dan DPD RI asal Sumbar Turun Lihat Kondisi Rakyat!
INTELKRIMSUS.COM—Jakarta 29 November 2025 ,Ossie Gumanti, Ketum (Ketua Umum) DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Lidik Krimsus RI (Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia), turut angkat suara menyikapi permintaan netizen Sumbar (Sumatera Barat), yang sedang keluh-kesah dan mencari-cari keberadaan Anggota DPR RI dan DPD RI, yang jumlahnya sebanyak 18 orang, untuk turun ke lapangan melihat kondisi korban bencana banjir, longsor dan galodo, yang terjadi saat ini.
“Sudah sepatutnya menurut saya, Anggota DPR RI dan DPD RI asal Sumbar, agar menyikapi teriakan rakyat yang mereka wakili, dengan turun dan melihat keadaan ditengah bencana banjir, longsor dan galodo yang terjadi di Sumbar, saat ini,” ungkap Ossie Gumanti, Jum’at (28/11/2025) siang, di Jakarta.
Baca:
“Permintaan itu sangat sederhana menurut saya dan itu sangat membantu para wakil rakyat (Anggota DPR RI & DPD RI.red) untuk melakukan assesment (pendataan) dan mengetahui apa saja yang akan dilakukan kelak pasca bencana. Karena, sudah dapat dipastikan pula, bahwa akan dilakukan recovery/ pemulihan setelah peristiwa ini (bencana.red). Jangan biarkan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota menanggung sendiri, di pusat banyak itu dana recovery atau rehab-rekon bencana, serta dana-dana aspirasi termasuk yang bersumber dari stakeholder, untuk diakomodir,” bebernya.
“Saya sebagai putera daerah Solok; turut prihatin, bersedih dan empati, dengan peristiwa bencana di Sumbar saat ini, yang cukup besar dari yang sudah-sudah. Banyak faktor menurut saya penyebab kejadian ini (bencana.red), diantaranya menjaga lingkungan, seperti kekuatan penyangga dari hutan, penambangan ilegal baik minning maupun logging yang wajib dihentikan dan mitigasi bencana oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD). Karena menurut saya, yang lebih baik itu mencegah, bukan mengobati,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ossie menegaskan, bahwa bencana di Sumbar dapat menjadi evaluasi besar bagi pemerintah daerah, agar tidak lagi abai dengan kondisi lingkungan. Karena menurutnya lagi, galodo serta longsor akan bisa diminimalisir jika adanya kekuatan hutan penyangga dan kayu tidak ditebang serampangan.
Tim : LKRI
