Suara keras datang dari Persatuan Wartawan Sejahtera Indonesia (PWSI) Kabupaten Sukabumi kepada Disnakertrans setempat. Dalam audiensi yang digelar pada 27 November 2025, PWSI menyorot langsung masalah yang selama ini hanya “dibicarakan pelan-pelan” oleh masyarakat terkait dugaan pungli lowongan kerja, lemahnya perlindungan pekerja, dan meningkatnya pengangguran.
Sukabumi, IntelKrimsus.com | Audiensi diterima oleh Kadisnaker Sigit Wirdamadi, bersama Kabid HI Teddy Kuswandi dan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Endang Sofyan. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat PWSI nomor 006/PWSI/XI/2025.
PWSI menyodorkan rangkaian persoalan yang sudah bertahun-tahun membelit dunia ketenagakerjaan Sukabumi, PHK sepihak via PKWT, upah murah, kondisi kerja tidak layak, dan minimnya pengawasan. Beberapa laporan masyarakat juga menyinggung dugaan pungutan liar pada proses pencari kerja.
Ketua Umum PWSI, Junaidi Tanjung, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan ini terus merugikan masyarakat. “Pekerja butuh perlindungan nyata, bukan sekadar janji. Ada banyak problem di lapangan yang harus segera dibereskan,” ujarnya.
Kadisnaker Sigit Wirdamadi memastikan bahwa Disnaker akan melakukan evaluasi menyeluruh. “Kami akan menindaklanjuti satu per satu. Ini komitmen kami,” tegasnya.
PWSI menilai komitmen Disnaker harus dibuktikan melalui langkah nyata, bukan sekadar wacana, mengingat situasi pekerja di Sukabumi memerlukan keberpihakan dan tindakan tegas dari pemerintah daerah. (Red)
