Jeratan Elitisme Anggaran: Reformasi Polri Bisa Runtuh Karena Komisi Takut Disorot
INTELKRIMSUS.Com — Reformasi Polri 27 November 2025 Indonesia , berada di ambang kegagalan bukan karena institusi menolak berubah, melainkan karena Komisi Percepatan Reformasi Polri terjebak dalam ketakutan politik. Di bawah pimpinan Prof. Jimly Asshiddiqie, Komisi ini tampak lebih sibuk menjaga citra daripada menyentuh akar persoalan paling mendasar: kemiskinan struktural anggaran Polri, khususnya di tingkat Polsek. Sementara ruang audiensi dipenuhi kritik dari aktivis HAM, LBH, ormas, dan insan pers, Komisi justru terlihat gamang ketika menyangkut kebutuhan operasional yang tak bisa ditawar jika negara sungguh-sungguh ingin membenahi kepolisian.
Kita boleh mengkritik oknum polisi yang arogan, melanggar HAM, atau terlibat pungli. Namun fokus sempit pada oknum justru menutupi fakta besar yang selama ini dibiarkan negara: aparat dipaksa bekerja dalam kekurangan yang ekstrem. Negara menuntut integritas setinggi langit, tetapi memberikan anggaran sekelas organisasi kecil. Tidak mengherankan jika penyimpangan tumbuh subur; bukan semata soal moralitas individunya, tetapi sistem yang membuat aparat jatuh ke dalam godaan pragmatis demi bertahan.
Pengakuan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti di hadapan Komisi membuka borok yang selama ini ditutup-tutupi: ada Polsek yang hanya menerima Rp200 juta per tahun, dan anggaran itu hanya cukup untuk empat bulan operasional. Setelah itu, aparat di lapangan harus mencari cara lain untuk menutup biaya patroli, penyelidikan, BBM, hingga sekadar membeli ATK. Dalam kondisi demikian, pungli bukan lagi “kejahatan”, tetapi mekanisme survival. Di sinilah hipokrisi negara tampak telanjang: membiarkan kekurangan, tetapi menghukum akibatnya.
Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa Indonesia kekurangan personel secara masif. Rasio polisi 1:602 jauh di bawah standar minimal PBB 1:400. Artinya, banyak wilayah yang dijaga terlalu sedikit personel dengan beban kerja tak masuk akal. Tak heran ketika korban pelecehan di Benhil memilih mengadu ke petugas pemadam kebakaran, bukan ke Polsek. Pelayanan dasar Polri sering lumpuh bukan karena malas, tetapi karena sistem pendanaan yang membuat aparat tak mampu bekerja optimal. Publik hanya melihat gejalanya, tetapi negara menutup mata terhadap akarnya.
Di tengah realitas getir itu, Komisi Reformasi justru terkesan nyaman berada dalam ruang rapat ber-AC, mendengar laporan dari elit dan tokoh nasional, tanpa keberanian menatap langsung situasi di Polsek-polsek ujung negeri. Komisi terlihat takut mendorong usulan anggaran besar karena khawatir disorot publik sebagai pembela institusi bermasalah. Padahal anggaran bukan hadiah untuk Polri—itu mandat negara untuk menciptakan pelayanan publik yang layak, gratis, responsif, dan bebas pungli. Reformasi apa pun akan gagal tanpa keberanian menyelesaikan soal paling fundamental: ketersediaan anggaran.
Buruknya pendanaan ini juga menjadi akar dari problem sistemik lain yang merugikan rakyat luas. Pungli SIM/STNK, misalnya, bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi barter nyawa dengan uang. Jalur kilat meloloskan pengemudi yang tak layak, dan konsekuensinya fatal: 27.000 jiwa tewas akibat kecelakaan sepanjang 2024, atau 3–4 orang meninggal setiap jam. Pada ranah narkoba, pasal berat yang seharusnya membuat jera justru menjadi mesin pemerasan. Ketika narkoba membunuh 50 anak bangsa setiap hari, negara tak boleh membiarkan hukum diperjualbelikan.
Reformasi Polri akan mandek jika Komisi terus memilih aman. Keberanian membongkar akar persoalan harus lebih besar daripada ketakutan terhadap sorotan publik. Jika Komisi tetap berjalan dengan pola pikir elitis, generasi muda akan melihat dengan jelas: “Reformasi ini cuma sandiwara. Kita di bawah tetap jadi korban pungli dan ketidakadilan.” Reformasi sejati hanya mungkin terwujud ketika negara berani berinvestasi besar pada profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan aparat. Negara tak boleh menuntut polisi menjadi bersih jika ia sendiri membiarkan mereka bekerja dalam kemiskinan struktural.
Tim : LKRI News
