PWSI “Menggugat” Disnakertrans Sukabumi: Pungli Loker, Carut-Marut Perlindungan Pekerja, dan Ledakan Pengangguran Menjadi Bom Waktu
INTELKRIMSUS.COM — SUKABUMI 27 November 2025 Jawa Barat Persatuan Wartawan Sejahtera Indonesia (PWSI) Kabupaten Sukabumi kembali menunjukkan peran advokatifnya bagi publik. Melalui audiensi mendalam dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sukabumi pada 27 November 2025, PWSI menyoroti berbagai persoalan serius yang selama ini menjadi bisik-bisik kelam di dunia ketenagakerjaan: mulai dari dugaan pungutan liar lowongan kerja (pungli loker), lemahnya perlindungan bagi pekerja, hingga tingginya pengangguran yang kian membebani masyarakat Sukabumi.
Audiensi yang digelar di kantor Disnaker ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan panggung kritik yang tajam, argumentatif, dan berani. Di hadapan Kepala Disnaker Sigit Wirdamadi, Kabid Hubungan Industrial Teddy Kuswandi, serta Kabid Penempatan Tenaga Kerja Endang Sofyan, PWSI membeberkan sederet persoalan yang selama ini dianggap “dibiarkan” atau ditangani setengah hati.
Isu Pungli Loker: Luka Menganga yang Tak Kunjung Ditutup
Dalam beberapa tahun terakhir, keluhan masyarakat tentang pungutan liar dalam proses melamar kerja terus bermunculan. Di berbagai perusahaan dan lembaga penyalur pekerja, isu pungli bahkan dianggap hal “biasa”, meski secara hukum merupakan tindak pelanggaran serius.
PWSI menegaskan bahwa praktik ini telah merampas harapan ribuan pencari kerja, yang sudah kesulitan ekonomi namun masih diperas oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
> “Pungli loker bukan hanya pelanggaran administratif. Ini tindak pemerasan terhadap masyarakat yang sedang mencari nafkah. Jika dibiarkan, ini menjadi kanker sosial,” tegas Ketua Umum PWSI, Junaidi Tanjung, dalam audiensi tersebut.
PHK Sepihak dan PKWT Semena-mena: Pekerja dalam Posisi Rentan
Selain pungli, PWSI menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang kerap disalahgunakan. Banyak perusahaan disebut menggunakan PKWT sebagai “senjata” untuk mempekerjakan buruh tanpa kepastian dan mudah diberhentikan kapan saja.
PWSI menilai praktik ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga merusak tatanan hubungan industrial yang seharusnya sehat dan berkeadilan.
Upah Murah dan Kondisi Kerja Buruk: Potret Buram Industri Sukabumi
Dalam surat permohonannya bernomor 006/PWSI/XI/2025, PWSI mengangkat persoalan upah murah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi di sejumlah sektor industri. Mulai dari jam kerja berlebih, tidak tersedianya alat pelindung diri (APD), hingga diskriminasi terhadap pekerja perempuan, semuanya menjadi catatan hitam yang disampaikan langsung kepada Kadisnaker.
Pengangguran Tinggi: Ancaman Sosial Ekonomi yang Mulai Terasa
Sukabumi masih bergulat dengan angka pengangguran yang tinggi. PWSI menilai bahwa lemahnya pengawasan, minimnya peluang kerja layak, serta maraknya pungli loker memperparah situasi.
PWSI meminta Disnaker tidak hanya menjadi regulator, tetapi motor perubahan, khususnya dalam pembinaan industri, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan program pemberdayaan.
Respons Disnaker: Komitmen atau Janji?
Kepala Disnaker Sigit Wirdamadi merespons dengan menyatakan kesiapan melakukan evaluasi dan langkah korektif.
> “Kami berkomitmen menata ulang seluruh sistem penempatan kerja, pengawasan perusahaan, serta memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Semua laporan PWSI akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Namun PWSI menegaskan bahwa komitmen saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan tegas, transparansi, dan hasil nyata di lapangan.
Momentum Baru: PWSI Kawal Ketat Janji Pemerintah
Sebagai organisasi wartawan yang dekat dengan kehidupan masyarakat akar rumput, PWSI menyatakan akan mengawal setiap janji Disnaker serta membuka kanal pengaduan bagi pekerja dan pencari kerja yang merasa dirugikan.
> “Kami bukan hanya menyampaikan keluhan. Kami akan mengawal, memantau, dan memastikan bahwa suara pekerja tidak hilang begitu saja,” ujar Junaidi Tanjung menegaskan.
Penutup: Seruan Perubahan untuk Kesejahteraan Pekerja Sukabumi
Audiensi ini menandai titik balik penting dalam hubungan antara masyarakat, media, dan pemerintah daerah. PWSI berharap Disnaker benar-benar menjalankan reformasi internal, menindak oknum pelaku pungli, memperkuat pengawasan industri, dan menghadirkan ekosistem kerja yang manusiawi.
Pekerja bukanlah mesin produksi; mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan.
Jika langkah-langkah konkret tidak segera diambil, masalah-masalah ini berpotensi menjadi bom waktu sosial yang mengancam stabilitas daerah dan masa depan generasi pekerja di Sukabumi.
Tim : Redaksi
