DUA VENDOR DIDUGA GUNAKAN BBM SUBSIDI UNTUK PROYEK LAND CLEARING, PT PAL DI MELAWI DISOROT
INTELKRIMSUS.COM — Melawi 30 April 2026 , Kalimantan Barat — BBM subsidi adalah hak rakyat yang tidak boleh dipindahkan ke kepentingan apa pun di luar peruntukannya. Namun dugaan yang muncul di Kecamatan Sayan menunjukkan adanya praktik yang berpotensi merampas hak tersebut secara diam-diam dan sistematis. Kegiatan land clearing dan penimbunan jalan yang berkaitan dengan operasional PT Palma Adinusa Lestari (PAL) diduga menggunakan BBM subsidi yang dikumpulkan dari antrean masyarakat di SPBU, lalu disalurkan ke lokasi proyek melalui dua vendor lokal berinisial H.A. dan H.S. Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran teknis di lapangan, melainkan bentuk penyimpangan serius dalam rantai operasional yang berujung pada kepentingan perusahaan.
Vendor bukan pihak yang berdiri sendiri. Vendor bekerja berdasarkan kontrak, menjalankan pekerjaan untuk proyek, dan proyek berjalan untuk kepentingan perusahaan. Artinya, ketika BBM subsidi masuk ke dalam aktivitas proyek, maka tanggung jawab tidak berhenti pada pelaku lapangan. Tanggung jawab melekat langsung pada perusahaan sebagai pihak yang mengendalikan, menggunakan, dan menikmati hasil dari seluruh aktivitas tersebut. Tidak ada ruang untuk memisahkan manfaat dari tanggung jawab. Tidak ada ruang untuk cuci tangan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah secara tegas melarang penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan komersial. Aturan ini tidak membuka celah tafsir. Ketika BBM subsidi digunakan dalam proyek, maka yang terjadi adalah pengalihan hak rakyat menjadi bahan bakar operasional usaha. Ini bukan sekadar kesalahan prosedur. Ini adalah pelanggaran yang menyentuh langsung prinsip keadilan distribusi energi.
Pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana BBM subsidi bisa masuk ke dalam proyek tanpa diketahui. Bagaimana distribusi itu bisa berjalan jika tidak ada celah dalam pengawasan. Dan mengapa praktik seperti ini bisa terjadi dalam operasional yang seharusnya berada di bawah kendali penuh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah sikap netral. Diam adalah bentuk pembiaran. Dan pembiaran adalah bagian dari masalah itu sendiri.
Perusahaan tidak cukup menyatakan tidak tahu. Dalam setiap aktivitas proyek, pengawasan adalah kewajiban mutlak. Jika BBM subsidi dapat mengalir ke dalam operasional, maka ada yang mengetahui atau setidaknya memilih untuk tidak mengetahui. Keduanya sama-sama tidak bisa dibenarkan. Karena dalam sistem yang berjalan sehat, penyimpangan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelonggaran atau kegagalan pengendalian.
Langkah yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar klarifikasi, tetapi tindakan tegas yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mentolerir penyimpangan. Kontrak dengan vendor yang diduga terlibat harus segera diputus tanpa kompromi. Seluruh rantai distribusi bahan bakar dalam proyek harus diaudit secara menyeluruh. Sistem pengawasan internal harus dievaluasi total untuk memastikan tidak ada lagi celah yang memungkinkan penyalahgunaan. Operasional perusahaan harus dipastikan bersih dari penggunaan BBM subsidi dalam bentuk apa pun.
Jika vendor yang terindikasi tetap dipertahankan, maka itu bukan lagi kelalaian. Itu adalah pembiaran yang disengaja. Dan dalam konteks ini, pembiaran berarti perusahaan ikut memikul tanggung jawab atas praktik yang terjadi. Publik tidak lagi melihat dari pernyataan, tetapi dari keputusan yang diambil. Putus kontrak adalah bukti sikap. Diam adalah pengakuan tanpa kata.
Garisnya sudah jelas. BBM subsidi adalah hak rakyat. Bukan untuk proyek. Bukan untuk perusahaan. Jika digunakan, itu pelanggaran. Jika pelanggaran terjadi dan tidak ditindak, maka itu menjadi cermin sikap perusahaan itu sendiri. Tidak ada kompromi. Tidak ada ruang abu-abu. Dan dalam kasus ini, yang dinilai bukan hanya apa yang terjadi di lapangan, tetapi bagaimana perusahaan memilih untuk bersikap.
Tim Investigasi
Kalimantan Barat
